Rumah Subsidi 2025 FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
Rumah subsidi alias hunian murah masih menjadi target pemerintah. Jumlahnya tentu terus ditambah untuk mengejar kebutuhan rumah di Tanah Air.
Salah satu yang tetap dilakukan adalah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa dimulai pada awal tahun 2025.
“Saya berharap Program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait rumah subsidi, FLPP dan persiapan pembangunannya dengan melibatkan asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI)
Rumah Subsidi 2025 FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
Baca Juga : Bentuk Rumah Terbesar di Senayan Yang Luasnya 1.6 Hektare
Penyaluran FLPP
“Menurut Menteri PKP, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia,” katanya.
Angsuran Ringan
Adanya KPR FLPP, imbuhnya, juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor.
Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.
“Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua,” ujarnya.
FLPP Dimulai Awal 2025
Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP. Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.
“Selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis. Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi,” katanya.
REI Siapkan Data dan Lokasi Pembangunan Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.
“Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto – red) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya dimana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.
Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Road Map Program 3 Juta Rumah
The Housing Urban Development (HUD) Institute (The HUD Institute) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera menetapkan road map atau peta jalan program perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat. Hal itu diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mengetahui rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto
“Kami harap Kementerian PKP bisa segera menetapkan road map program perumahan dan kawasan permukiman lima tahun ke depan. Jadi arah pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP bisa diketahui oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ujar Ketua Umum The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto.
Menurut Zulfi, dalam penyusunan road map ini Kementerian PKP setidaknya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mendukung pelaksanaan Visi Indonesia 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang sedang di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selain itu juga bagaimana menerjemahkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang mentargetkan pembangunan setidaknya 3 juta unit rumah per tahun.
