Dinilai Tak Mahal Biaya Untuk Bangun Rumah Subsidi Hijau
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, R. Haryo Bekti Martoyoedo menilai pembangunan rumah subsidi berkonsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) tidak menelan biaya yang banyak. Khususnya apabila dibandingkan dengan biaya pengeluaran untuk pembangunan rumah subsidi yang standar.
Sebab menurut Haryo, rumah subsidi yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang dibuat Kementerian PUPR sudah bisa masuk dalam kategori BGH tingkat mendasar, yakni Pratama. Ketentuan pembangunan rumah yang dimaksud salah satunya Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002.
“Tinggal ditambah sedikit bisa menjadi Madya (BGH tingkat menengah). Artinya dari sisi desain yang sekarang ada, dari sisi pasif desainnya, itu sudah mencukupi.
Untuk itu sebenarnya kalau dilihat dari pembiayaannya itu sebenarnya kecil cost tambahannya,” jelasnya dalam Webinar Series #2 GIVEST 2024 berjudul “Peran Investasi Pemerintah Dalam Mendukung Kebijakan Green and Affordable Housing di Indonesia” yang digelar oleh Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Dinilai Tak Mahal Biaya Untuk Bangun Rumah Subsidi Hijau
Baca Juga : Beberapa Makna Bunga Teratai Berdasarkan Warna dan Fengshui
Untuk bisa memenuhi penilaian perencanaan BGH Madya, lanjut Haryo, rumah subsidi hanya perlu peningkatan dari segi orientasi rumah diubah menghadap utara atau timur, bukaan jendela diperlebar, plafon ditinggikan, serta penggunaan material ramah lingkungan.
“Kita juga sudah diskusi dengan beberapa supplier material, sebenarnya mereka juga punya produk untuk membangun rumah bangunan hijau, cost nya juga tidak banyak tambahannya,” tandasnya.
Haryo menambahkan, saat ini sudah ada contoh perumahan subsidi yang mengantongi Sertifikat BGH Utama, yaitu Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang, Banten.
Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan oleh pengembang MGK ialah tidak membeli material dari toko bangunan pada umumnya, namun langsung dari produsen atau pabriknya.
“Artinya kalau memang pengembang mau itu bisa dilakukan, mungkin untuk pengusaha atau pengembang yang memang punya akses ke sana, tapi kalau dia memang jauh agak berbeda ya, tapi paling tidak itu bisa dilakukan dan ada contohnya,” pungkasnya.
