Tim Anies-Sandi ungkap Sederet Alasan Program DP 0 Rupiah sulit Direalisasikan – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi partai Gerindra Syarif menyebut, program DP 0 persen yang digagas Gubernur terpilih Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno merupakan program paling sulit di antara empat program prioritas lainnya.
“DP 0 persen yang paling berat ini, tolong doakan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Pemimpin Baru Jakarta” yang digelar di rumah makan Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2017).
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan program rumah DP 0 persen, Pemprov DKI harus melalui berbagai tantangan terlebih dahulu.
“Setiap inovasi program pasti ada tantangan, opsi intepretasinya banyak. Kita mulai regulasi, keuangan, siapkan sumber DP dan mulai melihat lahan-lahan yang dalam penguasaan pemerintah yang bisa dijadikan rusun (rumah susun) dengan harga terjangkau,” kata dia.
Meski demikian, Sudirman yakin program rumah DP 0 persen akan segera terealisasi.
“Kalau kita enggak ada kepentingan yang tersembunyi pasti akan ada jalan (rumah DP 0 persen),” sebutnya.
Syarif melanjutkan, janji-janji kampanye Anies-Sandi telah jelas tercantum dalam website “Maju Bersama” yang dapat dilihat dan diawasi oleh seluruh masyarakat Jakarta.
“Kalau kita ditanya apa yang akan dilakukan Anies-Sandi, jawabnya gampang lihat di website maju bersama aja. Dari 23 janji kampanye ada 4 janji yang menonjol,” ujarnya.
Ia melanjutkan, program-program gubernur terdahulu akan tetap dipertahankan demi kemajuan Kota Jakarta meski dengan konsep yang tak sama.
“Ada program Ok Oce, KJP plus dan KJS plus, Ok Otrip, DP 0 persen. Lalu kita juga akan lanjutkan RPTRA, lanjutkan LRT, penataan kampung yang kita konsepkan bukan dengan relokasi atau penggusuran,” kata dia.
Hari ini masa jabatan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta akan usai sudah.
Pada hari Minggu (15/10/2017), pemerintahan Jakarta akan dipegang oleh Sekretaris Daerah, Sefullah sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan pemerintahan sebelum Anies-Sandi dilantik pada Senin (16/10/2017).
Baca Juga :
